BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Menyikapi pemberitaan media beberapa waktu yang lalu seperti nya Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Sumsel, tidak merespon pemberitaan dari media massa, Cetak, Online maupun Elektronik masalah penyalahgunaan Dana Desa (DD) dapat dilihat dan di Cek Look carefully ke masing masing desa di wilayah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam penggunaan DD sepertinya sangat bermasalah.
Namun sampai saat ini belum ada satu kasus DD pun yang ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) kalau ditanya itu,,ini sibuk beretorika dan menggunakan bahasa logis yang berbau munafik Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk cegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2018 tentang APIP…????
Lebih jelas baca di bagian ini ;
Pada hal bukan hanya masyarakat media bahkan DPRD Banyuasin pun dalam Rapat Paripurna Pada hari Selasa (11/6/2019) Dewan Minta Bupati Banyuasin Bertindak Tegas Terkait Penggunaan DD dan Evaluasi Inspektorat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuasin Sumsel, dengan agenda Pembahasan Raperda Kabupaten Banyuasin tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2018, Selasa (11/6/2019).
Pada Rapat Paripurna itu, M. Yamin anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PAN dalam penyampaian pandangan umum meminta Bupati Banyuasin H. Askolani untuk melakukan tindakan tegas terhadap penyelewengan penggunaan Dana Desa (DD) oleh oknum Kepala Desa dan aparat desa dan Kami anggota DPR dari Fraksi PAN juga meminta Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi ulang kinerja Inspektorat Kabupaten Banyuasin Sumsel, tegasnya.
"Lanjut M. Yamin, hasil temuan kami bahwa penggunaan dana desa banyak disalah gunakan dan diselewengkan oleh oknum aparat desa, dan kepala desa namun kenapa Inspektorat kita tidak ada temuan..!!!! maka kami anggota DPRD Banyuasin dari Fraksi PAN, meminta Bupati Banyuasin H. Askolani, SH, MH. Untuk lebih serius lagi dalam menyikapi pembangunan Infrastruktur desa, agar penggunaan dana desa bisa maksimal sesuai dengan program nawacita, Pintanya.
Selengkapnya baca berita di bawa ini : https://www.tribunus.co.id/2019/06/rapat-paripurna-dewan-minta-bupati.html
Pinta DPRD dalam rapat Paripurna itu pun tidak direalisasikan sehingga semua kasus DD yang, baik Berita maupun berbentuk surat dokumen pengaduan tidak ditindaklanjuti oleh APH diduga keras rupa-rupanya Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH. yang pasang badan..!!! (KKN DD Oleh Kepala Desa Politik Balas Budi Bupati terhadap Kepala Desa di Kabupaten Banyuasin Sumsel) Rabu (28/08/2019).
Baca juga di bagian ini :
Merunut dari perjalanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 kemarin dan sesuda Pilkada Serentak Kabupaten Banyuasin 2018, dan sebelum Pemilihan Umum 2019 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. diketahui semua kepala desa berkomitmen untuk memenangkan Pilkada Banyuasin, nomor urut 05 pasangan calon (H. Askolani Selamet) dan Pilpres pasangan calon nomor urut 01 (Jokowi, Ma'ruf)
Baca juga di bagian ini :
Seharusnya DD dapat memperbaiki Infrastruktur dan pemberdayaan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Perekonomian, Taraf hidup, Sosial budaya masyarakat Pedesaan. Bukan malah memicu tambah aut autannya tatakelolah pemerintahan desa seperti sekarang ini.
Beberapa pihak menilai, kepergian secara giliran para Kades ke Bali, sebagai upaya ‘politik balas budi’ yang dikemas dalam Program Bimtek tujuannya untuk Pilpres 01.
Sementara, kondisi Kabupaten Banyuasin sudah dua hingga tiga tahun ini bisa dibilang sama sekali tidak ada pembangunan infrastruktur.
Seperti dikatakan Salamudin tokoh masyarakat (Tomas) Banyuasin. Menurutnya, Kabupaten Banyuasin berdasarkan pengalaman, sudah tiga kali Kab, Banyuasin melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Selama tiga kali itu pulah kas Daerah selalu jebol, habis terkuras,” ujarnya Selasa (31/07/2018) beberapa waktu lalu di media yang sama.
Baca di bagian ini ;
Pada saat itu beber salamudin, belum beberapa hari usai penetapan suara terbanyak diantara kelima kandidat Cabup dan Wabup yang memiliki suara terbanyak adalah yang merupakan pemenangnya di komandoi H. Askolani membawa seluruh Kepala Desa dan Camat dan Sekcam dan Kasi PMD Kecamatan.
Baca juga berita di bawa ini :
45 Anggota DPRD Kapolres Kejari berangkat Ke Bali Beberapa pihak menilai, kepergian secara giliran para Kades ke Bali, sebagai upaya ‘politik balas budi’ dan mengukuhkan Untuk memenangkan Pasangan Calon Pilpres untuk 01 yang dikemas dalam Program Bimtek terangnya.
Sementara, kondisi Kabupaten Banyuasin sudah dua hingga tiga tahun ini bisa dibilang sama sekali tidak ada pembangunan infrastruktur dan Perekonomian masyarakat Banyuasin saat ini sangat kritis,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pewarta : rn
Admin 081357848782 (0)