BANYUASIN,TRIBUNUS.CO.ID - Kabupaten Banyuasin secara tertulis sangat mencengangkan atas loyalitas dan prioritas sikap pemerintah daerah kabupaten banyuasin terhadap pemerintah Pusat selalu mendukung program-program unggulan Pemerintah di segala sektor.
Tentu dengan memiliki segudang prestasi dan sertifikat yang berlabel nasional sampai Internasional sudah pasti masyarakatnya sejahtera secara Lahir dan Batin dengan dukungan sarana dan prasarana di Kabupaten Banyuasin sangat memadai mengecilnya angka kemiskinan, kesenjangan sosial mampu teratasi.
Pemerinta Daerah dan Institusi penegak hukum di dalam wilayahnya suda dapat memberikan rasa nyaman, aman dan perlindungan hukum di setiap warganya tanpa adanya perbedaan satu sama lain namun semua ini malah berbanding terbalik malah sebaliknya.
Seperti pada saat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Banyuasin Tahun Anggaran 2018 yang sampai molor berakibat program-program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat terganggu dengan terlambatnya pengesahan APBD-P Banyuasin Tahun Anggaran 2018.
Molornya pengesahan APBD-P akibat adanya tarik ulur antara Bupati Banyuasin sebelumnya dengan DPRD Banyuasin menurut salah satu pejabat yang enggan disebut namanya, DPRD ingin mengambil dana sisa anggaran Pilkada sekitar Rp30 Miliar untuk dimasukkan dalam PIRA.
Tetapi Bupati Banyuasin yang saat itu dijabat Supriono enggan menyetujui hal tersebut dan tidak menemui titik temu, sehingga molor sampai sekarang memang, Rapat Paripurna DPRD Banyuasin dalam rangka penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan tentang RAPBD-P Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 oleh Bupati Banyuasin periode 2018-2023, H. Askolani Jasi, telah dilaksanakan.
Wakil Ketua I DPRD Banyuasin, Sukardi, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya sedikit keterlambatan dalam pembahasan dan pengesahan APBD-P Tahun Anggaran 2018 hal itu disebabkan menunggu masuknya dana dari provinsi dan pusat dan sekaligus sinkronisasi program bupati terpilih. Kendati demikian Sukardi optimis, tanggal 27 September mendatang pengesahan APBD Banyuasin Tahun Anggaran 2018 dapat disahkan.
Ini lah kondisi jalan penghubung kec, Tungkal Ilir, Air Salek, Pulau Rimau
Eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan Pengelompokan jenis-jenis urusan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan terhadap Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=339
Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menjalankan urusan rumah tangganya tanpa harus menunggu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat.
Semua urusan pemerintah menjadi urusan pemerintah daerah kecuali urusan yang secara tegas disebut sebagai kewenangan pemerintah pusat atau dengan kata lain disebut otonomi luas.
Konsekuensi dari hal tersebut banyak urusan rumah tangga yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat merupakan urusan rumah tangga daerah.
Hal ini tentu berlaku pula bagi Kabupaten Banyuasin Sumsel, sebagai daerah Otonom harus menjalankan urusan rumah tangganya Urusan rumah tangga ini tentu harus diatur dalam Peraturan daerah yang memadai sesuai dengan asas Pancasila.
Peraturan Daerah dinyatakan sebagai peraturan yang paling tepat karena yang diatur merupakan urusan rumah tangga daerah sebagaimana diatur dalam ;
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Begitu banyaknya urusan rumah tangga daerah yang harus diatur dalam PERDA memperlihatkan betapa strateginya peran DPRD Kabupaten Banyuasin Sumsel dalam upaya untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat di daerahnya.
Hal ini jika dijalankan dengan baik akan berdampak positif pada kemajuan daerah Kabupaten Banyuasin, sebaliknya jika dijalankan dengan serampangan akan menimbulkan akibat yang buruk bagi daerah dan masyarakat di daerahnya.
Peran strategis ini menuntut bahwa DPRD harus dapat membuat peraturan daerah yang dapat mendorong masyarakat daerah itu menjadi masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
Kemarin kita saksikan sendiri Para kepala desa bernegosiasi dengan beberapa orang staf di OPD dalam hal fee dari pekerjaan satu pekerjaan bermuka dua (APBD&DD) Tahun anggaran 2018-2019 Kalau memang apa yang kami lihat, rasakan dan kami ketahui itu bukan menjadi kesalahan yang harus dihukum (menurut eksperimen).
Berarti rakyat pun lebih leluasa untuk melakukan apa saja yang menurut mereka benar kita pun akan sosialisasikan berlandaskan Sila ke 5 dari Pancasila UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk menunjang peran ini Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat.
REALISASI PENGGUNAAN DANA PIRA DPRD BANYUASIN SUMSEL TAHUN 2018
No. OPD. Nilai pagu. . JUMLAH PAKET.
BAPPEDA : Rp 1.000.000.000, 1
PUTR : Rp 26.581.000.000, 120
PERKIMTAN : Rp 38.889.000.000, 248
KESRA : Rp 530.000.000, 3
DISDIKPORA : Rp 1.405.000.000, 7
DISHUB : Rp 1.645.000.000, 11
BPKAD : Rp1.300.000.000, 6
PERIKANAN : Rp 600.000.000, 4
PERTANIAN : Rp 800.000.000, 1
DISKOPERINDAG : Rp 200.000.000, 1
KABAG UMUM : Rp 200.000.000, 1
KOMINFO : Rp 50.000.000, 1
PETERNAKAN : Rp 300.000.000, 2
TOTAL : RP 73.500.000.000, 406
SUATU CONTOH DPRD .. PIRA 2018
Pemasangan Lampu Jalan di Desa Tanjung Baru Kec,Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.Cor beton jalan arjuna lingkungan lll Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
Rehap jalan setapak dari jembatan arah pak jemali menuju SD 14 lingkungan 1 kelurahan makarti jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
Cor Beton Jalan lorong Rt 07,08 Lingkungan lll Makarti Jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
Rehap Jalan Lorong H. Jaisman lingkungan ll Makarti jaya Rp200.000.000, Perkimtan.
Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Tanjung Emas Makarti Jaya Rp300.000.000. PUTR.
Pembuatan RKB Paud Mustika Desa Upang Kec, Air Salek Rp200.000.000, PUTR
Di Duga Penganggaran Dana Pira DPRD Kabupaten Banyuasin Sumsel Senilai RP 73.500.000.000, Paket ; 406. Tersebut tidak sesuai dengan asas penganggaran penggunaan uang pemerintah ia itu asas kebermanfaatan dan pembangunan yang berkeadilan serta selaras dengan program tata ruang daerah seperti di beberapa OPD di bawa ini sangat jelas terlihat ;
BAPPEDA : Rp 1.000.000.000, Paket : 1 PL.
BPKAD : Rp1.300.000.000, Paket : 6 PL.
KABAG UMUM : Rp 200.000.000, Paket : 1 PL.
PUTR : Rp 26.581.000.000, Paket : 120 PL.
PERKIMTAN : Rp 38.889.000.000, Paket : 248 PL.
Pada hal saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) YANG KATANYA Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin berupaya mewujudkan sinergitas meningkatkan kualitas dan sumber daya untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, Adil dan Sejahtera "7 program pokok semua harus fokus, lakukan kegiatan program sesuai dengan RJPMD yang sudah ada, dan setiap 3 bulan dan 6 bulan akan dilakukan evaluasi.
Didalamnya terdapat 7 program prioritas yakni ;
1.Infrastruktur Bagus,
2.Banyuasin Prima,
3.Banyuasin Cerdas,
4.Banyuasin Sehat,
5.Petani Bangkit,
6.Pemerintah Terbuka dan
7.Banyuasin Religius.
PENJELASAN DARI 7 PROGRAM POKOK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN SUMSEL.
Namun sepertinya pembahasan dan program bahas tentang arah dan pembangunan daerah sesuai dengan Kapasitas masing-masing wilayah tersebut hanya di atas kertas.
Seperti yang kita ketahui setiap penganggaran menggunakan uang negara harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku berasaskan Unsur kebermanfaatan atas kepentingan umum yang Berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apa pun bentuk, nama, kettreria dan sumbernya. Entah itu dana dari APBN, APBD, Bantuan Dari Pihak pihak lain atau Dari Swadaya masyarakat. Namun tetap demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan bagi setiap warga negaranya.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.
[1] Pasal 1 angka 2 UU 17/2014
[2] Pasal 19 ayat (1) UUD 1945
[3] Pasal 67 UU 17/2014
[4] Pasal 68 UU 17/2014
[5] Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 69 ayat (1) UU 17/2014
[6] Pasal 70 ayat (1) UU 17/2014
[7] Pasal 70 ayat (2) UU 17/2014
[8] Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014
[9] Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014
[10] Pasal 80 UU 17/2014
[11] Pasal 110 ayat (1) huruf e UU 17/2014
[12] Pasal 110 ayat (2) UU 17/2014
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014.
[1] Pasal 1 angka 2 UU 17/2014
[2] Pasal 19 ayat (1) UUD 1945
[3] Pasal 67 UU 17/2014
[4] Pasal 68 UU 17/2014
[5] Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 69 ayat (1) UU 17/2014
[6] Pasal 70 ayat (1) UU 17/2014
[7] Pasal 70 ayat (2) UU 17/2014
[8] Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014
[9] Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 79 ayat (1) UU 17/2014
[10] Pasal 80 UU 17/2014
[11] Pasal 110 ayat (1) huruf e UU 17/2014
[12] Pasal 110 ayat (2) UU 17/2014
Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)., Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dengan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
Alokasi ADD Untuk Tahun 2018 di setiap desa se Indonesia.
APBN ADD TUMPANG TINDIH KOLABORASI UNTUK MENGELABUI PUBLIK :
Kasus KKN Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Pada 7 Desa Di dalam Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Tahun Anggaran 2017 - 2018 : Dimana Bangunan ADD Setiap desa yang rata rata di setiap desanya Rp.1,1 M, Dana Desa Nya Atau Sebaliknya …???? KKN
1 Desa Tebing Abang.(552,553)
2 Desa Pagar Bulan.(554)
3 Desa Lebung,(52,173,555,686,750,dan 751)
4 Desa Tanjung Tiga.(176,177,618)
5 Desa Tanjung Pasir.(65,175,178,519)
6 Desa Penandingan dan,(179,181,261)
7 Desa Muara Abab.(180,808)
1 Desa Tebing Abang.(552,553)
2 Desa Pagar Bulan.(554)
3 Desa Lebung,(52,173,555,686,750,dan 751)
4 Desa Tanjung Tiga.(176,177,618)
5 Desa Tanjung Pasir.(65,175,178,519)
6 Desa Penandingan dan,(179,181,261)
7 Desa Muara Abab.(180,808)
Fakta lapangannya :
Dari ke tujuh desa ini didalam kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel. dan dana kesehatan yang bersumber dari APBN/APBD Kab, Banyuasin diduga terjadinya tumpang tindih. kepada yang terhormat Bapak/Ibuk penegak hukum, Inspektorat, Kepolisian (Tipikor), Kejaksaan (Pidsus), Hingga KPK Untuk tidak mengulur ngulur waktu dalam penindakan secara hukum dan tidak ada tebang pilih serta pengecualian sesuai yang diamanatkan oleh UUD,45 bahwa setiap warga Negara dengan kedudukannya menjunjung tingga dan setara di mata Hukum.
Dan Pada Hari Jumat 24 Mei 2019 Para Kepala Desa Kepala Desa Dari Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Sumsel ramai-ramai urus tagihan (kelengkapan berkas) di Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin Sumsel.
TERKAIT KASUS KKN KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
http://www.tribunus.co.id/2019/02/syamsuri-haj-menagih-janji-kapolri.html
http://www.tribunus.co.id/2018/12/866-paket-pl-alternatif-kkn-add.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html
http://www.tribunus.co.id/2019/02/tidakhnya-kabupaten-banyuasin-saja-yang.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html
http://www.tribunus.co.id/2019/02/daftar-paket-pengadaan-dan-pekerjaan-pl.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-pengungkapan-kasus-korupsi-yang.html
http://www.tribunus.co.id/2019/02/tidakhnya-kabupaten-banyuasin-saja-yang.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/umir-tonoh-sh-ketua-ls3-kabupaten.html
http://www.tribunus.co.id/2019/02/daftar-paket-pengadaan-dan-pekerjaan-pl.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/mbm-ls3-jpkp-tribunuscoid-dan-petisico.html
http://www.tribunus.co.id/2019/03/jpkp-perwakilan-banyuasin-soal.html
http://www.tribunus.co.id/2019/03/bupati-banyuasin-h-askolani-shmh.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2018/11/dibalik-dana-pad-banyuasin-rekam-jejak.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat.html
http://www.tribunus.co.id/2019/03/jpkp-perwakilan-banyuasin-soal.html
http://www.tribunus.co.id/2019/03/bupati-banyuasin-h-askolani-shmh.html
http://www.tribunus.co.id/2019/01/kpk-selidiki-kasus-pengadaan-barang.html?m=1
http://www.tribunus.co.id/2018/11/dibalik-dana-pad-banyuasin-rekam-jejak.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat.html
b. Hutang Pemkab Banyuasin kepada pihak ke 3 Senilai Rp 170.M
http://www.tribunus.co.id/2018/06/aleh-aleh-piradprd-banyuasin-boyong.html
c. Dana Aspirasi,Pira 45 DPR Tahun 2017-2018… 1,5 M X 45 Anggota DPR :
http://petisi.co/semua-pihak-diminta-ikut-mengawasi-keuangan-kabupaten-banyuasi
http://www.tribunus.co.id/2018/06/aleh-aleh-piradprd-banyuasin-boyong.html
c. Dana Aspirasi,Pira 45 DPR Tahun 2017-2018… 1,5 M X 45 Anggota DPR :
http://petisi.co/semua-pihak-diminta-ikut-mengawasi-keuangan-kabupaten-banyuasi
d. Dana Desa bersumber dari APBD Banyuasin Tahun anggaran 2017 yang merupakan janji politik Mantan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian dan ini sudah masuk di dalam Peraturan Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kab Banyuasin Rp 400.000.000 X 304 desa :Rp… Setiap desa Se Kabupaten Banyuasin.
e. http://www.tribunus.co.id/2018/04/kebablasan-anggaran-titipan-pemegang.html?m=1
Tiga tahun pembangunan jembatan mangkrak kebablasan anggaran titipan pemegang kekuasaan, pembangunan proyek jembatan rantau bayur mangkrak.
Tiga tahun pembangunan jembatan mangkrak kebablasan anggaran titipan pemegang kekuasaan, pembangunan proyek jembatan rantau bayur mangkrak.
f. Kemungkinan besar pilkada Kab Banyuasin Sum-Sel didalangi oleh salah seorang Anggota DPR RI, PT.AMML, PT. R6B dan PT. SAP (Surya Agro Persada). Diduga Hasil lobei Balter Lahan perkebunan Di wilayah Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/10/kawasan-hutan-dan-fungsinya-kabupaten-banyuasin-sumatera-selatan/?preview=true
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/14/penyalagunaan-wewenang-pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat-bupati-banyuasin/
PT. AMML PT. R6B dan PT. SAP
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/09/tanah-parit-pengairan-persawahan-seluas-600-hektar/?preview=true
http://www.tribunus.co.id/2018/12/indonesian-club-penegakan-hukum-mandul.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/protes-warga-terkait-pencemaran.html
http://www.tribunus.co.id/2018/12/kpk-sebuttambang-ilegal-banyak.html
http://www.tribunus.co.id/2018/10/aktifitas-eksploidtasi-perusahaan.html
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/14/penyalagunaan-wewenang-pasca-dua-tahun-ir-sa-supriono-menjabat-bupati-banyuasin/
PT. AMML PT. R6B dan PT. SAP
https://nusantarakujaya21727943526.wordpress.com/2018/09/09/tanah-parit-pengairan-persawahan-seluas-600-hektar/?preview=true
http://www.tribunus.co.id/2018/12/indonesian-club-penegakan-hukum-mandul.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/nasib-banyak-orang-terabaikan-ketika.html
http://www.tribunus.co.id/2018/11/protes-warga-terkait-pencemaran.html
http://www.tribunus.co.id/2018/12/kpk-sebuttambang-ilegal-banyak.html
http://www.tribunus.co.id/2018/10/aktifitas-eksploidtasi-perusahaan.html
Paket : Belanja Buku Tulis Untuk Siswa.
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19407680#
Belanja Buku Tulis Untuk Siswa (SMP)
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19403403
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19407680#
Belanja Buku Tulis Untuk Siswa (SMP)
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19403403
Paket : Belanja Tas Untuk Siswa
Kode RUP : 19403762. Paket : Belanja Tas Untuk Siswa. Satuan Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tahun Anggaran : 2019 Volume : 10692 Tas. No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1. APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 1.01.1.01.01.17.15. Total Rp 1.069.200.000,
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19403762
14.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa SMP 1.283.040.000 Tender Cepat APBD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19403762
14.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa SMP 1.283.040.000 Tender Cepat APBD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19407724
Jasa Perencanaan DAK SD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19408343
Jasa Pengawasan DAK SD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19408355
Pengadaan Alat TIK (UNBK)
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19401390
13.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tas Untuk Siswa 1.069.200.000 Tender Cepat APBD https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19407649
Jasa Perencanaan DAK SD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19408343
Jasa Pengawasan DAK SD
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19408355
Pengadaan Alat TIK (UNBK)
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19401390
13.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tas Untuk Siswa 1.069.200.000 Tender Cepat APBD https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19407649
19.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Tas Untuk Siswa SD 1.764.600.000 Tender Cepat APBD
20.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Buku Tulis Siswa 1.058.760.000 Tender Cepat APBD
21.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa 1.764.600.000 Tender Cepat APBD
Belanja Buku Tulis Siswa
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20070658
Jasa Pengawasan DAK SMP
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20314416
Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
Kode RUP : 20068643. Nama Paket : Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional. Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Tahun Anggaran : 2019. Volume : 1 Unit
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1. APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 1.03.1.03.01.02.05.
Total Rp 290.000.000
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20068643
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD. Kode RUP : 19816455. Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD. Tahun Anggaran : 2019 Volume : 1 unit
Deskripsi : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Spesifikasi : sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 s.d 2.500 cc. Pra DIPA / DPA : Tidak. SUMBER DANA
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1.APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 5.2.3.17.01
Total Rp 455.000.000
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19816455
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20070658
Jasa Pengawasan DAK SMP
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20314416
Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional
Kode RUP : 20068643. Nama Paket : Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional. Satuan Kerja : DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Tahun Anggaran : 2019. Volume : 1 Unit
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1. APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 1.03.1.03.01.02.05.
Total Rp 290.000.000
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/20068643
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD. Kode RUP : 19816455. Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD. Tahun Anggaran : 2019 Volume : 1 unit
Deskripsi : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD sebanyak 1 unit untuk kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Spesifikasi : sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 s.d 2.500 cc. Pra DIPA / DPA : Tidak. SUMBER DANA
No. Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1.APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 5.2.3.17.01
Total Rp 455.000.000
https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/pp/2018/19816455
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD Kode RUP : 19816448
Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD. Satuan Kerja : SEKRETARIAT DPRD Tahun Anggaran : 2019 Volume : 4 unit
Deskripsi : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD sebanyak 4 unit untuk kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Spesifikasi : Kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.200 s.d 2.500 cc
Usaha Kecil : Ya, Pra DIPA / DPA : Tidak SUMBER DANA No.Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1. APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 5.2.3.17.01
Nama Paket : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD. Satuan Kerja : SEKRETARIAT DPRD Tahun Anggaran : 2019 Volume : 4 unit
Deskripsi : Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD sebanyak 4 unit untuk kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. Spesifikasi : Kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas 2.200 s.d 2.500 cc
Usaha Kecil : Ya, Pra DIPA / DPA : Tidak SUMBER DANA No.Sumber Dana T.A. KLPD MAK Pagu. 1. APBD 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin 5.2.3.17.01
5.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Alat TIK (UNBK) 10.545.357.000 e-Purchasing APBD
PENUNJUKAN LANGSUNG,( PL) PENGADAAN BARANG JASA KABUPATEN BANYUASIN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
1.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Belanja Internet seluruh OPD/Bandwitch 2.000.000.000 e-Purchasing APBD
2.DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Belanja Back Up Langganan Internet 1.000.000.000 e-Purchasing APBD
3.SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Bagian Umum) 6.500.000.000 e-Purchasing APBD
4.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000 Pengadaan Langsung APBD
5.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Alat TIK (UNBK) 10.545.357.000 e-Purchasing APBD
6.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Pagar Madrasah Pondok Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
7.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembuatan Lapangan Parkir Madrasah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kec. Tanjung Lago 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
8.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lanjutan Pembangunan Ruang Belajar MTs. Desa Mulia Sari Kec. Tanjung Lago 500.000.000 Tender APBD
9.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA RKB Pesantren Babul Ulum RT. 1 Kel. Mariana Kec. BA. I 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
10.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA RKB SMPIT Zidny Ilma Kec. Talang Kelapa 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
11.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Gedung Aula SMPN I Betung 900.000.000 Tender Cepat APBD
12.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Belanja Buku Tulis Untuk Siswa (SMP) 641.520.000 Tender Cepat APBD
13.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Tas Untuk Siswa 1.069.200.000 Tender Cepat APBD
14.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa SMP 1.283.040.000 Tender Cepat APBD
15.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembelian Drumband SMP Sanudin P. Balai 100.000.000 Penunjukan Langsung APBD
16.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Drumband SMPN 4 Banyuasin III 100.000.000 Penunjukan Langsung APBD
17.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Cetak Naska, Berita, Daftar, Daftar Nilai dan Sampul Soal USBN/UAS SMP/MTs Paket B/Paket C 14000 Siswa x 8 MP x 11 Lembar 291.200.000 Tender Cepat APBD
18.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Lanjutan Pemb. Madrasah Ibtidaiyah Dusun I Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Lago 300.000.000 Tender Cepat APBD
19.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Tas Untuk Siswa SD 1.764.600.000 Tender Cepat APBD
20.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Buku Tulis Siswa 1.058.760.000 Tender Cepat APBD
21.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Pakaian Batik Banyuasin Untuk Siswa 1.764.600.000 Tender Cepat APBD
22.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 20 Air Kumbang 330.000.000 Tender Cepat APBD
23.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 1 Banyuasin II 300.000.000 Tender Cepat APBD
24.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 12 Talang Kelapa 500.000.000 Tender Cepat APBD
25.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 3 Sumber Marga Telang 330.000.000 Tender Cepat APBD
26.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 12 Tungkal Ilir 400.000.000 Tender Cepat APBD
27.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 2 Banyuasin I 400.000.000 Tender Cepat APBD
28.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 14 Makarti Jaya 300.000.000 Tender Cepat APBD
29.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 22 Talang Kelapa 300.000.000 Tender Cepat APBD
30.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi SDN 1 Suak Tapeh 400.000.000 Tender Cepat APBD
31.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jasa Perencanaan DAK SD 350.000.000 Tender Cepat APBD
32.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jasa Pengawasan DAK SD 300.000.000 Tender Cepat APBD
33.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Cetak Naskah Ujian Akhir Sekolah SD 218.638.000 Tender Cepat APBD
34 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Cetak Naskah Soal USBN SD/MI 128.840.250 Penunjukan Langsung APBD
35.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemasangan Jaringan Internet Disdik 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
36.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemasangan Interior Ruang Pengawas 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
37.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rehabilitasi Rumah DInas 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
38.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengecoran Halaman Parkir 150.000.000 Penunjukan Langsung APBD
39.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembuatan Taman 50.000.000 Penunjukan Langsung APBD
40.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan Leptop 200.000.000 Pengadaan Langsung APBD
41.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan WC Musholla 150.000.000 Penunjukan Langsung APBD
42.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Gudang Kantor 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
43.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Ruang Tunggu/long room 200.000.000 Penunjukan Langsung APBD
44.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Selasar 100.000.000 Penunjukan Langsung APBD
45.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembangunan Siring 70.000.000 Penunjukan Langsung APBD
46.DINAS PERIKANAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasiona; 420.000.000 e-Purchasing APBD
47.DINAS PERIKANAN Polis Asuransi Kematian 384.650.000 Tender APBD
48.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Pengadaan Kendaraan DInas Beroda Dua 33.000.000 e-Purchasing APBD
49.DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH Hibah Barang /Jasa yang diserakan kepada kelompok masyarakat Bidang Keagamaan (Mesjid) 2.616.600.000 Tender APBD
50.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pembangunan Gedung Kantor Sat Pol PP (Lanjutan) 400.000.000 Tender APBD
51 SEKRETARIAT DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pimpinan DPRD 2.425.000.000 e-Purchasing APBD
52.SEKRETARIAT DPRD Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sekretaris DPRD 455.000.000 e-Purchasing APBD
53.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan APE TK/PAUD 3.000.000.000 Tender APBD
54.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran 150.000.000 Pengadaan Langsung APBD
55.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 85.930.000 Pengadaan Langsung APBD
56.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pengadaan Pakain dinas Beserta Perlengkapannya 186.900.000 Pengadaan Langsung APBD
57.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN pengadaaan Pakain Kerja Lapangan (PDL) 198.000.000 Pengadaan Langsung APBD
58.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 197.685.000 Pengadaan Langsung APBD
59.KECAMATAN BANYUASIN III Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 90.000.000 e-Purchasing APBD
60.DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 418.000.000 e-Purchasing APBD
61.DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 19.000.000 e-Purchasing APBD
62.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Non PNS 8.100.000 Pengadaan Langsung APBD
63.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Benja Kursi Kerja EsselonII 4.000.000 Pengadaan Langsung APBD
64.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Belanja Notebook 45.500.000 Pengadaan Langsung APBD
65.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Belanja Printer 40.000.000 Pengadaan Langsung APBD
66.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Rumah Dinas 50.000.000 Pengadaan Langsung APBD
67.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Gedung Kantor 175.000.000 Pengadaan Langsung APBD
68.BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Belanja Pakaian Olah Raga 51.000.000 Pengadaan Langsung APBD
69.KECAMATAN AIR KUMBANG Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional 30.000.000 e-Purchasing APBD
70.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan Alat Tulis Kantor 87.999.028 Pengadaan Langsung APBD
71.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bantuan Pangan Non Beras 285.000.000 Tender Lainnya
72.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 116.232.550 Pengadaan Langsung APBD
73.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan kendaraan dinas roda empat 417.060.000 e-Purchasing APBD
74.DINAS KETAHANAN PANGAN Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 41.400.000 Pengadaan Langsung APBD
75.DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa perencanaan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.800.000 Pengadaan Langsung APBD
76.DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa pengawasan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1.800.000 Pengadaan Langsung APBD
77.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu 40.000.000 Pengadaan Langsung APBD
78.DINAS KETAHANAN PANGAN Rehab sedang/berat rumah dinas 70.000.000 Pengadaan Langsung APBD
79.DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa perencanaan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 5.000.000 Pengadaan Langsung APBD
80. DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa pengawasan rehab rumah dinas 5.000.000 Pengadaan Langsung APBD
81.DINAS KETAHANAN PANGAN Rehab sedang/berat gedung kantor 140.000.000 Pengadaan Langsung APBD
82.DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa perencanaan rehab gedung kantor 5.000.000 Pengadaan Langsung APBD
83.DINAS KETAHANAN PANGAN Jasa pengawasan rehab gedung kantor 5.000.000 Pengadaan Langsung APBD
84.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan bahan pangan penanganan rawan pangan 42.480.000 Pengadaan Langsung APBD
85.DINAS KETAHANAN PANGAN Belanja bahan percontohan karung 40.000.000 Pengadaan Langsung APBD
86.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan bahan toko tani 85.000.000 Pengadaan Langsung APBD
87.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan gabah 49.500.000 Pengadaan Langsung APBD
88.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan karung gabah 50 kg 20.000.000 Pengadaan Langsung APBD
89.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan videotron harga pangan 40.000.000 Pengadaan Langsung APBD
90.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan alat produksi 20.000.000 Pengadaan Langsung APBD
91.DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan bahan kimia dan pupuk 58.500.000 Pengadaan Langsung APBD
92.DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional 290.000.000 e-Purchasing APBD
93.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Belanja Buku Tulis Siswa 641.520.000 Tender APBD
94.DINAS PERTANIAN Pengadaan Hand Traktor 450.000.000be-Purchasing APBD
95.DINAS PERTANIAN Hand Traktor Rotari 70.000.000 e-Purchasing APBD
96.DINAS PERTANIAN Hand Sprayer 99.550.000 e-Purchasing APBD
97.DINAS PERTANIAN Excavator Mini 750.000.000 e-Purchasing APBD
98.DINAS PERTANIAN Combine Harvester Besar 500.000.000 e-Purchasing APBD
99.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jasa Perencanaan DAK SMP 200.000.000 Tender APBD
100.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Bantuan Pangan Non Beras 285.000.000 Tender Lainnya.
101.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA Jasa Pengawasan DAK SMP 150.000.000 Tender APBD
SWAKELOLAH KABUPATEN BANYUASIN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
1.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa surat menyurat 160.040.000 APBD
2.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 188.400.000 APBD
3.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 85.100.000 APBD
4.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 9.150.000 APBD
5.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa administrasi keuangan 368.000.000 APBD
6.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan jasa kebersihan kantor 62.400.000 APBD
7.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.200.000 APBD
8.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan alat tulis kantor 116.980.660 APBD
9.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65.677.400 APBD
10.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.590.000 APBD
11.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan peralatan rumah tangga 20.954.740 APBD
12.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 40.475.000 APBD
13.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan makanan dan minuman 76.780.000 APBD
14.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 203.850.000 APBD
15.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 700.000.000 APBD
16.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 23.356.000 APBD
17.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Jasa Teknis 8.280.000 APBD
18.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 40.000.000 APBD
19.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 140.000.000 APBD
20.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 200.167.200 APBD
21.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 12.000.000 APBD
22.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 320.000.000 APBD
23.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 106.250.000 APBD
24.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pengembangan Budaya Kerja Aparatur 18.000.000 APBD
25.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pendidikan dan pelatihan formal 16.300.000 APBD
26.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 130.830.000 APBD
27.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyusunan Laporan Kinerja OPD 15.275.000 APBD
28.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Publikasi Data dan Informasi 132.610.000 APBD
29.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah 139.700.000 APBD
30.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Analisis Data dan Informasi Perekonomian Daerah 115.980.000 APBD
31.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Analisis Data dan Informasi Kewilayahan dan Konektifitas Daerah 117.720.000 APBD
32.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyelenggaraan musrenbang RKPD 290.429.000 APBD
33.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Sistem Informasi Disposisi Elektronik (E Office) 56.100.000 APBD
34.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyusunan RPJMD 183.874.000 APBD
35.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Rapat Koordinasi Perencanaan 18.390.000 APBD
36 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyusunan RKPD 331.000.000 APBD
37.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pengelolaan Aplikasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 177.020.000 APBD
38.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Bimbingan Teknis Perencanaan dan Pembangunan 126.525.000 APBD
39.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 100.000.000 APBD
40.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Kajian Ekonomi dan Pembangunan 230.000.000 APBD
41.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Kajian Sosial dan Pemerintahan 160.000.000 APBD
42.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan dan Pengendalian Bidang Penelitian dan Pengembangan 160.000.000 APBD
43.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Pembangunan Manusia 150.000.000 APBD
44.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Pembangunan Masyarakat 400.000.000 APBD
45.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat 250.000.000 APBD
46.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 25.025.000 APBD
47.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 250.000.000 APBD
48.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 485.000.000 APBD
49.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Pengembangan Wilayah 120.000.000 APBD
50.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP) 230.850.000 APBD
51.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 110.330.000 APBD
52.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 129.535.000 APBD
53.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 135.706.000 APBD
54.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Peningkatan Kapasitas Kelitbangan 135.000.000 APBD
55.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 260.000.000 APBD
56.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Perekonomian 150.000.000 APBD
57.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Sumber Daya Alam 400.000.000 APBD
58.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN Perencanaan Pengendalian Ekonomi dan Sumber Daya Alam 250.000.000 APBD
59.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Makan dan Minuman Rapat 30.000.000 APBD
60.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000 APBD
61.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.000.000 APBD
62.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 145.950.000 APBD
63.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Alat Tulis Kantor 84.267.500 APBD
64.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.178.800 APBD
65.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.500.000 APBD
66.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik 25.000.000 APBD
67.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Telepon 31.200.000 APBD
68.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Air 24.280.000 APBD
69.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Listrik 162.000.000 APBD
70.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 16.800.000 APBD
71.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery Kering) 12.225.000 APBD
72.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Belanja Surat Kabar/Majalah 38.640.000 APBD
73.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.090.000 APBD
74.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 164.344.000 APBD
75.DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 75.450.000 APBD.
Admin 081357848782 (0)