PEMILU, Pileg dan Pilpres 2019 Jangan Ada Rekayasa dengan Big Data, Exit Poll dan Quick Count

TRIBUNUS.CO.ID - Penguasa didesak untuk tidak menggunakan mesin big data, exit poll maupun Quick count dan tindakan manipulative/curang lainnya untuk menggiring opini publik agar mendukung dan memenangkan capres tertentu. Antusiasme  rakyat dan partisipasi publik yang sangat besar kepada Prabowo-Sandi  tidak boleh dirusak dengan rekayasa angka  dari mesin big data, exit poll dan quick count serta  kecurangan, apalagi banyak  lembaga survey pesanan (bayaran) untuk memenangkan petahana.

Pilpres jurdil dan bersih harus dilaksanakan KPU dan penyelenggara negara agar tak terjadi krisis kepercayaan dari rakyat. Adanya rekayasa big data yang mengungkap skore 58 persen (paslon 01)  vs 41%  ditengarai merupakan rekayasa big data yang sangat tidak etis dan merugikan kubu Prabowo-Sandi.

Jangan lupa bahwa pemilu/pilpres ini dipantau dunia internasional, media dan civil society global serta tentunya rakyat Indonesia yang mendambakan pemilu jurdil dan bersih dari kecurangan.

Demikian himbauan alumni ITB, UI, UGM,  Unpad, Sam Ratulangi, Undip,  Brawijaya,  Unair  dan ITS yang tergabung dalam Asosiasi Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pilpres Jurdil 2019 yang disuarakan oleh melalui  Ir Arief Budiyono, F.Reinhard  dan Ir Budi  Riyanto (alumni ITB 1973).

Ada kekhawatiran public bahwa   rekayasa dengan mesin big data, exit poll maupun Quick Count  bakal didayagunakan untuk memenangkan capres tertentu dengan angka rekayasa untuk penggiringan opini public itu, yang sangat mudah merusak kepercayaan rakyat pada pilpres. Angka rekayasa itu bakal membuat rakyat tak percaya lagi pada penyelenggara Negara dan KPU, dan oleh sebab itu, hal tersebut  tak boleh terjadi,’’ 

Kata Budi mewakili rekan-rekannya se organisasi dari seluruh alumni perguruan tinggi se Indonesia yang bertebaran dari Aceh sampai Papua.

Pemilu/pilpres kali ini diwarnai dengan antusiasme rakyat yang luar biasa untuk mendukung Prabowo, tapi dibayangi rekayasa survey-survei,  big data, dan exit poll untuk kemenangan capres tertentu  yang mudah merusak kepercayaan rakyat.

''Oleh sebab itu, pilpres jurdil harus dilaksanakan tanpa rekayasa  mesin big data, exit poll dan quick count, sehingga perhitungan real account  yang jurdil dari KPU sangat mutlak diperlukan/ Sekali lagi, pilpres harus jurdil dan bersih dari kecurangan agar berkualitas dan bermartabat,'' imbuhnya  (berbagai sumber/kf)

Baca juga: