BANDUNG - Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto dan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Martoyo berhak untuk senang dan berbangga hati.
Pasalnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melontarkan pujian saat memulai pengarahannya secara bergantian di hadapan 3.100 prajurit TNI dan Polri se-Jawa Barat dan Banten di Grand Ballroom Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/4/2018).
Bandung menjadi kota terakhir persinggahan Panglima TNI dan Kapolri dalam safari tiga hari dari Kamis hingga Sabtu (19-21 April 2018). Berturut-turut dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung, Panglima TNI dan Kapolri memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit TNI dan Polri.
Tiba di Ballroom menjelang pukul 10.00 Wib, Panglima TNI dan Kapolri langsung disuguhi kesenian khas Sunda. Kedua jenderal yang terlihat selalu kompak ini, diajak menaiki dua Sisingaan berwarna kuning yang diangkat prajurit TNI dan Polri.
Marsekal Hadi dan Jenderal Tito terlihat begitu menikmati goyangan Sisingaan, tawa tak lepas dari wajah keduanya.
Panglima TNI menekankan pentingnya sinergitas dan netralitas TNI dan Polri. Foto: beny adrian
Ruang Ballroom yang sejuk dan bersih, menyambut kedatangan Panglima TNI diiringi tepuk tangan ribuan prajurit yang sudah menanti dari pagi.
Diakhir pengarahannya, Panglima TNI dan Kapolri memberikan doorprize kepada prajurit dengan hadiah sepeda dan smartphone. Banyak kelucuan dan kegelian saat para prajurit menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
Seperti anggota Polri yang kebingungan menjawab pertanyaan Panglima TNI, apakah sasanti TNI AL. Beberapa kali ia tidak tepat mengucapkan Jalesveva Jayamahe. Gelak dan tawa pun memenuhi ruang Ballroom. Juga anggota Wara yang panik ketika ditanya nama Kapolda Banten dan tunjukkan orangnya yang mana.
Dengan ditutup kuiz diakhir pengarahannya, suasana gembira justru tersirat dari wajah para prajurit.
Panglima TNI membuka pengarahannya dengan smooth dan santai. Dengan setengah becanda, Marsekal Hadi menyebutkan bahwa Pangdam Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat itu seperti The Great Alexander alias Aleksander yang Agung.
"Kota Bandung juga mempunyainya, Kapoldanya Agung Pangdamnya Besar, Agung dan Besar itu sama-sama great," ujar Hadi disambut tawa hadirin.
Pangdam Siliwangi Mayjen Besar Harto dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Martoyo yang mendengar guyonan Panglima TNI, langsung berdiri dan memberikan salute.
"Kebetulan keduanya mempunyai tipikal dan postur yang sama, keduanya cocok sebagai simbol sinergitas TNI dan Polri," tambah Hadi lagi yang tak lupa memberikan apresiasi juga kepada Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Seperti disampaikan juga oleh Panglima dalam roadshow sebelumnya di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, bahwa kehadirannya sebagai Panglima TNI tidak hanya untuk memberikan gambaran bentuk ancaman terkini yang harus diwaspadai, tapi juga agar bisa berjumpa dan berkumpul secara langsung dengan para prajurit.
"Ini forum silaturahim dan komunikasi," ucap Hadi yang memuji kondisi kondusif yang terjaga di wilayah Jawa Barat. "Karena kalian semua mampu menunjukkan darma bakti dalam menjaga situasi ini, rakyat tenang dan nyaman," urai Hadi lagi.
Marsekal Hadi juga berkali-kali menegaskan soal loyalitas kepada atasan, dalam hal ini adalah satu komando dari Panglima TNI dan Kapolri.
Saat memberikan kuliah umumnya mengenai ancaman dunia saat ini, setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Hadi. Yaitu ancaman Siber, ancaman Biologi, dan ancaman Kesenjangan. Inilah yang oleh Hadi disebut sebagai medan pertempuran kontemporer yang harus dihadapi.
Menurutnya, tantangan dunia sudah berubah yang mengaburkan antara operasi militer dan operasi militer selain perang. Didukung pesatnya perkembangan teknologi, penguasaan terhadap suatu negara pun tidak mutlak lewat pendudukan secara fisik.
"Palagan sudah berubah, jumlahnya semakin banyak dan kita tidak bisa membedakannya," jelas Hadi.
Inilah yang dimaksud Hadi dengan efek globalisasi yang melahirkan perang model baru. Hadi mencatat setidaknya ada delapan perang global. Yaitu Perang Lingkungan, Perang Keuangan, Perang Dagang, Perang Siber, Perang Media, Perang Budaya, Perang Hukum, dan Perang Biologi.
Dalam situasi inilah, Indonesia mau tidak mau terseret dan masuk ke dalam pusaran global. Dicontohkan Hadi resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa yang melarang biodiesel berbasis kelapa sawit.
Salah satu alasannya adalah mengaitkannya dengan isu HAM dan menuduh Indonesia mempekerjakan anak-anak di perkebunan kelapa sawit. "Ini adalah salah satu bentuk perang yang dimensinya sudah berubah," kata Hadi.
Dalam menjelaskan soal Revolusi 4.0 yang sedang berlangsung saat ini, Marsekal Hadi mengingatkan para prajurit untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita bohong (hoax) karena terdorong hasrat untuk dipandang sebagai first to know dalam konsep citizen journalism.
Dijelaskan Hadi, perkembangan teknologi komunikasi ini tidak hanya menyajikan banyak kemudahan tapi sekaligus menimbulkan paradoks alias efek negatif.
Kemudahannya bisa kita sebutkan dengan mudah, seperti bermuculannya para starup dan toko-toko online. Sekarang ini, bakso pun bisa dipesan dari dalam kamar lewat jasa belanja online.
Namun paradoksnya yang ditakutkan Hadi. Dalam dua tahun terakhir ini memunculkan fenomena terorisme gaya baru yang disebut lone wolf (srigala tunggal).
"Dengan mengunakan jaringan siber, seseorang bisa menjadi lone wolf yang mendapatkan doktrinasi melalui jaringan media sosial," tutur Hadi.
Namun sambil bercanda Hadi juga menyebutkan fakta lain yang juga muncul. Dulu ada ungkapan bahwa senjata itu istri pertama. "Tapi sekarang berubah, handphone lah istri pertama," pungkas Hadi.
Semua perubahan yang terjadi di jejaring internet ini tentu tidak terlepas dari penguasaan data oleh sekelompok orang, yang dinamakan big data. Bahwa siapapun yang menguasai big data, akan dengan mudah mengontrol dan mengendalikan global market yang memiliki karakter cepat terpengaruh dan tidak loyal kepada satu brand.
Dengan big data ini pula seseorang bisa dengan mudah di-profiling oleh penguasa data sesuai kepentingannya.
Inilah yang dimaksud Panglima TNI dengan berubahnya model perang dan cara orang menguasai dunia di era gadget. Perbedaannya sangat jauh jika kita bandingkan dengan tekad Ratu Elizabeth I untuk menguasai dunia. Ia harus mengerahkan armada kapal perang dalam jumlah besar.
Begitu pula ketika Perang Dunia II pecah, kekuatan militer yang massif diperlukan untuk merebut jantung kekuasaan di Eropa. Karena dengan menguasai samudera menurut Elizabeth, atau menguasai Eropa, otomatis dunia akan digenggaman.
Pengaman Pilkada dan Pemilu harus berjalan dengan sukses. Foto: beny adrian
Namun inilah kenyataan saat ini, bahwa dunia bisa dikuasai dengan mudah dari ruang kerja karena menguasai big data.
Begitu juga dengan ancaman Biologi dan Kesenjangan, yang dengan mudah dipelintir oleh pihak-pihak yang menginginkan kegaduhan.
Untuk membuka wawasan kewaspadaan, Hadi mengambil contoh munculnya penyakit tertentu yang sudah dianggap hilang puluhan tahun lalu sehingga menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Disebutkan seperti penyakit difteri di Asmat beberapa waktu lalu.
Penekanan terhadap tiga bentuk ancaman inilah yang dikaitkan Panglima TNI dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan pemilihan presiden tahun 2019.
"Kita harus mewaspadai tiga ancaman ini yang bisa digunakan untuk menimbulkan kekacauan," tegas Hadi.
Karena itulah Hadi mengatakan bahwa ia dan Kapolri sepakat, bahwa TNI dan Polri akan menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.
Inilah alasan kenapa TNI dan Polri meneken nota kesepahaman (MoU) berkaitan penyelenggaraan Pilkada 2018.
Dalam MoU ini disebutkan, TNI melaksanakan perbantuan kepada Polri. Meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampananye, pelaksanaan dan penetapan hingga pasca penetapan terutama jika didapati ada sengketa hasil Pilkada.
Kunci dari semuanya ini, kata Panglima TNI, adalah terjaganya netralitas TNI dan Polri selama masa Pilkada dan Pilpres. Karena politik TNI dan Polri adalah politik negara.
"Tidak ada komando dan perintah selain dari Panglima TNI dan Kapolri," tegas Hadi yang menyebutkan bahwa netralitas adalah penjabaran dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, dan Catur Prasetya.
"Saat ini TNI dan Polri sebagai lembaga negara memiliki kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan itu jangan disia-siakan. Apabila TNI dan Polri tidak netral, rakyat mau meminta kemana lagi. Karena itu netralitas bagi TNI dan Polri adalah harga mati," tutur Panglima TNI.
/ beny adrian/lesat/mylesat.com/lb/red
Pasalnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melontarkan pujian saat memulai pengarahannya secara bergantian di hadapan 3.100 prajurit TNI dan Polri se-Jawa Barat dan Banten di Grand Ballroom Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/4/2018).
Bandung menjadi kota terakhir persinggahan Panglima TNI dan Kapolri dalam safari tiga hari dari Kamis hingga Sabtu (19-21 April 2018). Berturut-turut dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Bandung, Panglima TNI dan Kapolri memberikan pengarahan kepada ribuan prajurit TNI dan Polri.
 |
| foto: beni andrian lesat |
Tiba di Ballroom menjelang pukul 10.00 Wib, Panglima TNI dan Kapolri langsung disuguhi kesenian khas Sunda. Kedua jenderal yang terlihat selalu kompak ini, diajak menaiki dua Sisingaan berwarna kuning yang diangkat prajurit TNI dan Polri.
Marsekal Hadi dan Jenderal Tito terlihat begitu menikmati goyangan Sisingaan, tawa tak lepas dari wajah keduanya.
Panglima TNI menekankan pentingnya sinergitas dan netralitas TNI dan Polri. Foto: beny adrian
Ruang Ballroom yang sejuk dan bersih, menyambut kedatangan Panglima TNI diiringi tepuk tangan ribuan prajurit yang sudah menanti dari pagi.
Diakhir pengarahannya, Panglima TNI dan Kapolri memberikan doorprize kepada prajurit dengan hadiah sepeda dan smartphone. Banyak kelucuan dan kegelian saat para prajurit menjawab pertanyaan yang dilontarkan.
Seperti anggota Polri yang kebingungan menjawab pertanyaan Panglima TNI, apakah sasanti TNI AL. Beberapa kali ia tidak tepat mengucapkan Jalesveva Jayamahe. Gelak dan tawa pun memenuhi ruang Ballroom. Juga anggota Wara yang panik ketika ditanya nama Kapolda Banten dan tunjukkan orangnya yang mana.
Dengan ditutup kuiz diakhir pengarahannya, suasana gembira justru tersirat dari wajah para prajurit.
Panglima TNI membuka pengarahannya dengan smooth dan santai. Dengan setengah becanda, Marsekal Hadi menyebutkan bahwa Pangdam Siliwangi dan Kapolda Jawa Barat itu seperti The Great Alexander alias Aleksander yang Agung.
"Kota Bandung juga mempunyainya, Kapoldanya Agung Pangdamnya Besar, Agung dan Besar itu sama-sama great," ujar Hadi disambut tawa hadirin.
Pangdam Siliwangi Mayjen Besar Harto dan Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Martoyo yang mendengar guyonan Panglima TNI, langsung berdiri dan memberikan salute.
"Kebetulan keduanya mempunyai tipikal dan postur yang sama, keduanya cocok sebagai simbol sinergitas TNI dan Polri," tambah Hadi lagi yang tak lupa memberikan apresiasi juga kepada Kapolda Banten Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Seperti disampaikan juga oleh Panglima dalam roadshow sebelumnya di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, bahwa kehadirannya sebagai Panglima TNI tidak hanya untuk memberikan gambaran bentuk ancaman terkini yang harus diwaspadai, tapi juga agar bisa berjumpa dan berkumpul secara langsung dengan para prajurit.
"Ini forum silaturahim dan komunikasi," ucap Hadi yang memuji kondisi kondusif yang terjaga di wilayah Jawa Barat. "Karena kalian semua mampu menunjukkan darma bakti dalam menjaga situasi ini, rakyat tenang dan nyaman," urai Hadi lagi.
Marsekal Hadi juga berkali-kali menegaskan soal loyalitas kepada atasan, dalam hal ini adalah satu komando dari Panglima TNI dan Kapolri.
Saat memberikan kuliah umumnya mengenai ancaman dunia saat ini, setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Hadi. Yaitu ancaman Siber, ancaman Biologi, dan ancaman Kesenjangan. Inilah yang oleh Hadi disebut sebagai medan pertempuran kontemporer yang harus dihadapi.
Menurutnya, tantangan dunia sudah berubah yang mengaburkan antara operasi militer dan operasi militer selain perang. Didukung pesatnya perkembangan teknologi, penguasaan terhadap suatu negara pun tidak mutlak lewat pendudukan secara fisik.
"Palagan sudah berubah, jumlahnya semakin banyak dan kita tidak bisa membedakannya," jelas Hadi.
Inilah yang dimaksud Hadi dengan efek globalisasi yang melahirkan perang model baru. Hadi mencatat setidaknya ada delapan perang global. Yaitu Perang Lingkungan, Perang Keuangan, Perang Dagang, Perang Siber, Perang Media, Perang Budaya, Perang Hukum, dan Perang Biologi.
Dalam situasi inilah, Indonesia mau tidak mau terseret dan masuk ke dalam pusaran global. Dicontohkan Hadi resolusi sawit yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa yang melarang biodiesel berbasis kelapa sawit.
Salah satu alasannya adalah mengaitkannya dengan isu HAM dan menuduh Indonesia mempekerjakan anak-anak di perkebunan kelapa sawit. "Ini adalah salah satu bentuk perang yang dimensinya sudah berubah," kata Hadi.
Dalam menjelaskan soal Revolusi 4.0 yang sedang berlangsung saat ini, Marsekal Hadi mengingatkan para prajurit untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai ikut-ikutan menyebarkan berita bohong (hoax) karena terdorong hasrat untuk dipandang sebagai first to know dalam konsep citizen journalism.
Dijelaskan Hadi, perkembangan teknologi komunikasi ini tidak hanya menyajikan banyak kemudahan tapi sekaligus menimbulkan paradoks alias efek negatif.
Kemudahannya bisa kita sebutkan dengan mudah, seperti bermuculannya para starup dan toko-toko online. Sekarang ini, bakso pun bisa dipesan dari dalam kamar lewat jasa belanja online.
Namun paradoksnya yang ditakutkan Hadi. Dalam dua tahun terakhir ini memunculkan fenomena terorisme gaya baru yang disebut lone wolf (srigala tunggal).
"Dengan mengunakan jaringan siber, seseorang bisa menjadi lone wolf yang mendapatkan doktrinasi melalui jaringan media sosial," tutur Hadi.
Namun sambil bercanda Hadi juga menyebutkan fakta lain yang juga muncul. Dulu ada ungkapan bahwa senjata itu istri pertama. "Tapi sekarang berubah, handphone lah istri pertama," pungkas Hadi.
Semua perubahan yang terjadi di jejaring internet ini tentu tidak terlepas dari penguasaan data oleh sekelompok orang, yang dinamakan big data. Bahwa siapapun yang menguasai big data, akan dengan mudah mengontrol dan mengendalikan global market yang memiliki karakter cepat terpengaruh dan tidak loyal kepada satu brand.
Dengan big data ini pula seseorang bisa dengan mudah di-profiling oleh penguasa data sesuai kepentingannya.
Inilah yang dimaksud Panglima TNI dengan berubahnya model perang dan cara orang menguasai dunia di era gadget. Perbedaannya sangat jauh jika kita bandingkan dengan tekad Ratu Elizabeth I untuk menguasai dunia. Ia harus mengerahkan armada kapal perang dalam jumlah besar.
Begitu pula ketika Perang Dunia II pecah, kekuatan militer yang massif diperlukan untuk merebut jantung kekuasaan di Eropa. Karena dengan menguasai samudera menurut Elizabeth, atau menguasai Eropa, otomatis dunia akan digenggaman.
Pengaman Pilkada dan Pemilu harus berjalan dengan sukses. Foto: beny adrian
Namun inilah kenyataan saat ini, bahwa dunia bisa dikuasai dengan mudah dari ruang kerja karena menguasai big data.
Begitu juga dengan ancaman Biologi dan Kesenjangan, yang dengan mudah dipelintir oleh pihak-pihak yang menginginkan kegaduhan.
Untuk membuka wawasan kewaspadaan, Hadi mengambil contoh munculnya penyakit tertentu yang sudah dianggap hilang puluhan tahun lalu sehingga menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Disebutkan seperti penyakit difteri di Asmat beberapa waktu lalu.
Penekanan terhadap tiga bentuk ancaman inilah yang dikaitkan Panglima TNI dengan akan dilaksanakannya Pilkada serentak di 171 daerah dan pemilihan presiden tahun 2019.
"Kita harus mewaspadai tiga ancaman ini yang bisa digunakan untuk menimbulkan kekacauan," tegas Hadi.
Karena itulah Hadi mengatakan bahwa ia dan Kapolri sepakat, bahwa TNI dan Polri akan menjamin kelancaran, keamanan, dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.
Inilah alasan kenapa TNI dan Polri meneken nota kesepahaman (MoU) berkaitan penyelenggaraan Pilkada 2018.
Dalam MoU ini disebutkan, TNI melaksanakan perbantuan kepada Polri. Meliputi pengamanan distribusi logistik dan pengamanan saat masa kampananye, pelaksanaan dan penetapan hingga pasca penetapan terutama jika didapati ada sengketa hasil Pilkada.
Kunci dari semuanya ini, kata Panglima TNI, adalah terjaganya netralitas TNI dan Polri selama masa Pilkada dan Pilpres. Karena politik TNI dan Polri adalah politik negara.
"Tidak ada komando dan perintah selain dari Panglima TNI dan Kapolri," tegas Hadi yang menyebutkan bahwa netralitas adalah penjabaran dari Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, dan Catur Prasetya.
"Saat ini TNI dan Polri sebagai lembaga negara memiliki kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Kepercayaan itu jangan disia-siakan. Apabila TNI dan Polri tidak netral, rakyat mau meminta kemana lagi. Karena itu netralitas bagi TNI dan Polri adalah harga mati," tutur Panglima TNI.
/ beny adrian/lesat/mylesat.com/lb/red
Admin 081357848782 (0)